KOMISI V DPR DUKUNG TUNTASKAN HUTANG PAM SEBESAR 5.8 TRILIUN

http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/artikel.php?aid=3613

14 Nopember 2007 - dpr.go.id

dpr.go.id, Komisi V DPR mendukung secara politis penyelesaian hutang BPPSPAM sebesar 5.8 Triliun, disisi lain DPR akan mengundang Menteri Keuangan, Bapennas, Mendagri guna menyelesaikan kasus hutang secara komprehensif.

Hal tersebut terungkap saat Komisi V DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Umum Persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia (Perpamsi) Achmad Marju Kodri, Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Kurniadi, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Achmad Muqowam di Gedung Nusantara, Hari Rabu, (14/11).

Darul Siska (F-PG) mengatakan, DPR akan mengundang dan mempertemukan Menteri Keuangan,Kepala Bapennas, Mendagri Agar duduk bersama dengan BPPSPAM. "6 Triliun itu sangat kecil kalau untuk urusan rakyat karena itu, ini diperlukan dukungan politis dari DPR dan semua pihak,"katanya.
Menurut Darul, PDAM harus melakukan terobosan terhadap masalah keuangannya dengan melakukan langkah kongkret karena kita sangat membutuhkan air minum yang sehat air. "Ini merupakan martabat suatu bangsa,"tegasnya.
ia menambahkan, BPPSPAM harus segera melakukan diagnosa terhadap semua PDAM di daerah-daerah karena permasalahan di tiap PDAM tidak dapat digeneralisir setelah dilakukan langkah ini, terangnya, baru semua pihak yang berkepentingan duduk bersama membahas solusi guna merumuskannya. "Bahkan kalau perlu dimasukkan APBN saja penyelesaian hutang PAM,"katanya.
Darul mengatakan, BPPSPAM mengurusi masalah teknis sedangkan Perpamsi dalam tataran perumusan, oleh karena itu kedua pihak harus jalan bersama menyelesaikan masalah hutang.

Abdul Hakim (F-PKS) mengatakan, pihak PAM dan Perpamsi harus merinci tiap permasalahan yang terjadi di tiap PDAM. disamping itu harus segera menyusun program yang berkesinambungan.
Sementara Ketua Komisi V DPR Achmad Muqowam mengatakan, BPPSPAM segera menyusun positioning guna melihat skematisasi permasalahan hutang PAM ini. "jangan sampai Komisi V DPR salah dalam melihat kasus ini,"terangnya.

BPSSPAM menerangkan sampai sekarang PAM baru menjangkau 45 persen penduduk kota dan hanya 8 persen menjangkau pedesaan. sekarang ini, kata Rachmat Kurniadi, masalah PAM dibagi atas 3 kategori diantaranya manajemen, teknis dan keuangan yang menyebabkan kinerja PAM rendah. Untuk manajemen, kata Rachmat, pengelolaan masih belum profesional dan penagihan juga belum optimal, kolektibilatas lambat dan kurangnya sense of business.
mengenai masalah teknis, tambahnya, PDAM masih rendah cakupannya hanya 45 persen, sedangkan kehilangan air masih tinggi mencapai 35 persen, kuantitas dan kualitas sumber air baku masih rendah.

Saat ini harga air masih rendah mencapai Rp 1475/m3 sedangkan biaya operasi sangat tinggi mencapai Rp 1684/m3."Saat ini sebanyak 180 PDAM mengalami kredit macet,"katanya (SI)