Tingkat Kebocoran Air Bersih PDAM Capai 40%

Tingkat kebocoran air bersih (PAM) yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara nasional mencapai 35-40 persen dari persediaan yang ada. Kebocoran tersebut disebabkan jaringan sanitasi pipa air yang termakan usia karena dibangun sejatk tahun 1960-an dan minimnya dana perbaikan.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Daerah Seluruh Indonesia (Perpamsi) H.Ir. Ridwan Syahputra Musagani usai penandatanganan kerjasama teknis dengan Mr. Valid Alavian dari Institut Bank Dunia di Jakarta kemarin. "Jadi, persoalan PDAM ini perlu dikaji secara nasional, karena menyangkut kebutuhan hidup orang banyak."
Menurutnya, penyedian air bersih yang dibebankan kepada PDAM jauh dari kemampuan yang ada. Setiap tahunnya pemerintah hanya mampu menyediakan alokasi dana untuk PDAM se-Indonesia sebesar Rp 250-300 miliar. Sedangkan investasi dari luar tidak ada yang masuk, karena belum tersedianya petunjuk teknis tentang sistem bagi hasil.

"Kita berharap dengan keluarnya undang-undang Sumber Daya Alam (UU SDA) persoalan investasi bisa menjadi jelas. Begitu juga masalah tanggung-jawab pemerintah dalam penyedian air bersih, karena di undang-undang SDA itu akan dibentuk suatu badan yang tingkatannya setaraf dirjen. Bukan lagi dibawah Subdit seperti saat ini," ujar Ridwan.

Sementara untuk menjaga kinerja PDAM dalam meningkatkan profesionalisme, lanjutnya, diadakan kerjasama dengan Bank Dunia tersebut. Dalam kerjasama ini Bank Dunia akan menyediakan dana bantuan teknis yang ditujukan untuk peningkatan sumber informasi dan komunikasi PDAM bagi pelayanan ke masyarakat maupun pemegang saham (stake-holder).
"Dalam penyeleksiannya dari 18 PDAM yang ingin mendapatkan bantuan teknis ini, hanya terdapat 8 PDAM. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, selain persetujuan dari DPRD dan kepala daerah setempat," ungkap Ridwan. Diantara PDAM yang akan mendapatkan bantuan teknis Bank Dunia adalah Cirebon, Makasar, Lebak, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, dan Kendari.

"Sedangkan PDAM Bogor masih dalam negosiasi dengan PRD dan kepala daerahnya," jelas Ridwan. Nilai bantuan Bank Dunia tersebut mencapai Rp 980 miliar untuk 8 PDAM sebagai sarana penyediaan iar bersih, diluar dana bantuan teknis lainnya untuk perbaikan sanitasi. (a.tyas) (am) (Waspada, 31 Mar 04)

Sumber : (http://www.waspada.co.id/bisnis/berita/artikel.php?article_id=41555)